3Selasa, 19 Agustus 2014. Seksi Penyuluhan & Layanan Informasi (PLI) KPPBC TMP Tanjung Emas mengadakan sosialisasi kepada 86 (delapan puluh enam) tamu undangan dari seluruh Pengusaha Kawasan Berikat (PKB) dan Pengusaha Dalam Kawasan Berikat (PDKB) di wilayah kerja KPPBC TMP Tanjung Emas. Materi sosialisasi adalah Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: PER-09/BC/2014 tentang Implementasi dan Kerahasiaan Informasi IT Inventory TPB dan KITE.

Peraturan tersebut mengatur pemenuhan ketentuan pendayagunaan IT Inventory agar dapat dipenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, melengkapi Pasal 20 PMK 147/2011 j.o PMK 120/2013 dan Pasal 26 PER-57/2011 jo. PER-35/2013 yang mengatur tentang kewajiban pendayagunaan dan kriteria IT Inventory bagi PKB dan PDKB.

Acara dimulai pada pukul 09.00 WIB dengan diawali doa bersama sebagai pembuka. Kemudian sambutan dari Pejabat Pengganti Kepala Kantor KPPBC TMP Tanjung Emas, Agung Setijono dan sambutan dari Kepala Seksi PLI, Imam Sarjono. Dilanjutkan ke acara inti yaitu pemaparan materi oleh Staf Penyuluhan PLI, Kurniawan Setiyadi. Dan diakhiri dengan sesi tanya jawab, dan doa penutup. Acara selesai pada pukul 11.00 WIB.

Sudah menjadi mahfum bahwasanya di era globalisasi para pelaku usaha senantiasa dituntut bergerak secara efisien dan efektif. Kecepatan dalam proses bisnis menjadi salah satu kunci utama eksistensi perusahaan. Maka dari itu penggunaan teknologi informasi menjadi hal yang penting. Salah satunya sebagai alat bantu pengolahan data bagi perusahaan untuk menghasilkan informasi guna pengambilan keputusan yang tepat.

Di sisi lain aktifitas bisnis para pelaku usaha tidak lepas dari dukungan pemerintah sebagai regulator sekaligus fasilitator. Peran pemerintah dalam membangun industri nasional sangat penting, salah satunya melalui pemberian insentif termasuk insentif fiskal kepada pelaku industri seperti: penangguhan Bea Masuk, PPN atau PPN & PPnBM, PPh Pasal 22 Impor tidak dipungut, Pembebasan Bea Masuk, dll.

DJBC sebagai bagian dari pemerintah merespon dengan melakukan penyederhanaan prosedur pelayanan. Seminimal mungkin pengawasan yang dilakukan tidak mendistoris tingkat pelayanan. Pemenuhan kewajiban pendayagunaan IT Inventory oleh PKB/ PDKB adalah salah satu instrumen yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk menentukan profil perusahaan yang daripadanya akan berimbas pada jenis pelayanan yang diberikan.  Untuk itu implementasi IT Inventory perlu dilakukan dengan memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data agar menjamin kepentingan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

(kur/plitemas)