tiff infomationDalam rangka meningkatkan keamanan dan pengawasan obat serta makanan, pemerintah Propinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Rakor keamanan pangan bertajuk “Optimalisasi Peran Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal” pada Selasa, 26 Agustus 2014. Acara yang dilangsungkan di Ruang Pertemuan Bappeda Propinsi Jawa Tengah tersebut menghadirkan tiga narasumber masing-masing dari Balai Besar POM di Semarang, Disnakertrans, dan LPP MUI Jawa Tengah. Rakor ini dihadiri peserta yang terdiri dari seluruh perwakilan Pemda Tingkat kabupaten dan Kotamadya,  perwakilan dari Instansi terkait, perwakilan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan, dan dari Lembaga Swadaya Masyarakat. Acara dibuka oleh Kepala Biro Bina Sosial, Sekretariat Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Kepala Bagian Kesnakertrans Bapak Sigit Setya Boedi.

Pemaparan pertama disampaikan oleh Bapak Agus Prabowo selaku Kepala Balai Besar POM di Semarang. Beliau memaparkan mengenai Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM). SISPOM adalah tata cara kebijakan dalam melakukan pengawasan terhadap sediaan obat dan makanan yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, dan pelaku bisnis. Khususnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 440/123 Tahun 2013 tanggal 04 Nopember 2013, telah dibentuk Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal, yang beranggotakan seluruh jajaran instansi yang berwenang dalam pemberantasan obat dan makanan illegal dan termasuk di dalamnya adalah institusi Bea Cukai, yang bertugas melindungi masyarakat dari masuknya obat dan makanan illegal dari luar negeri.

Pemaparan kedua disampaikan oleh Ibu Ristiati, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Ibu yang menempuh pendidikan S1 dan S2 di UGM ini memaparkan hasil pengawasan Dinas Perdagangan terhadap peredaran bahan kimia berbahaya (B2)  yang disalahgunakan untuk produksi pangan. Dari hasil pengawasan yang dilakukan, di provinsi Jawa Tengah masih banyak ditemukan barang kimia yang termasuk kategori B2 yang disalahgunakan untuk industry pangan seperti Formalin, Boraks, Methanyl Yellow, dan Rhodamin B. Dari pemaparan beliau hal itu disebabkan oleh mudahnya membeli bahan-bahan tersebut di toko-toko bahan kimia. Beliau juga menegaskan bahwa untuk menjual barang kimia B2, ada ijin yang harus dikantongi selain SIUP bahan kimia. Jadi, tidak seharusnya pedagang yang hanya mempunyai SIUP bahan kimia menjual bahan kimia B2 sebelum mengantongi ijin.

Pemaparan terakhir disampaikan oleh bapak Mohamad Iman dari LPP MUI Jawa Tengah adalah mengenai sertifikasi halal obat dan makanan, manfaat, capaian serta permaslahanya. Beliau memaparkan bahwa negara tetangga seperti Malaysia, Singapore, dan Filipina sudah selangkah lebih maju, dengan mendorong industri obat dan makanan di Negara mereka untuk mendapatkan sertifikasi Hallal. Hal ini dimaksudkan untuk menyongsong Komunitas Ekonomi ASEAN tahun 2015, dimana pangsa pasar terbesar adalah umat muslim. Beliau mengingatkan jika industry obat dan makanan di dalam negeri tidak segera berbenah maka kita hanya akan menjadi penonton dan konsumen saja.

Rakor ini diakhiri dengan kesepakatan para peserta Rakor mengenai rencana tidak lanjut dalam upaya pemberantasan obat dan makanan illegal. Rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut:

  1. Meningkatkan kerja sama dan jejaring koordinasi yang sinergis dan berkesinambungan antar anggota satgas dalam upaya untuk pemberantasan obat dan makanan illegal.
  2. Mendorong produsen untuk mendaftarkan produknya agar memperoleh sertifikat halal.
  3. Melakukan pemetaan permasalahan dalam bidang pemberantasan obat dan makanan illegal di tiap instansi maupun SKPD.
  4. Menyusun rencana aksi dalam hal pemberantasan obat dan makanan illegal di tiap instansi dan SKPD.
  5. Mengintensifkan kinerja instansi dan SKPD dalam hal pemberantaan obat dan makanan illegal.
  6. Melaporkan hasilnya kepada Gubernur Jawa Tengah.

 

(Azhari/PLI Temas)

 

Tags: , , , , , , , ,