INDOPOS.CO.ID – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo meluncurkan fasilitas Perizinan Online Kepabeanan khususnya untuk Kawasan Berikat Selasa (27/3) di PT Samick Indonesia, Cileungsi, Jawa Barat. Peluncuran tersebut sekaligus bersamaan dengan acara Silaturahmi Presiden RI dengan 3.000 Pengguna Fasilitas Kepabeanan.

Dalam acara yang digelar oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) ini, Presiden RI hadir bersama beberapa Menteri Kabinet Kerja serta pimpinan lembaga terkait mengingatkan bahwa di tengah zaman yang terus berubah menjadi semakin ekstrim, kompleks, dan cepat kompetisi menjadi realitas sehari-hari. Tidak hanya individu dengan individu, perusahaan dengan perusahaan, melainkan kompetisi antar negara. Tiap negara berkompetisi untuk terus dapat menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat. Realitas dan kompetisi tersebut yang harus dihadapi dan dimenangkan. Untuk memenangkan kompetisi tersebut setidaknya ada tiga hal yang harus dilakukan pemerintah, yaitu meningkatkan iklim kemudahan berusaha, meningkatkan daya saing produk ekspor, serta menciptakan diversifikasi ekspor, baik dari sisi produk maupun pasar.

Presiden RI turut memberikan apreasiasi terhadap terobosan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang telah menciptakan iklim kemudahan berusaha melalui peluncuran Perizinan Online Kawasan Berikat. Melalui peluncuran aplikasi ini, izin Kawasan Berikat yang tadinya dapat diperoleh maksimal 10 hari kerja hanya menjadi 1 jam. Kedepan, kemudahan lainnya yang akan dilakuakn adalah simplifikasi dokumen persyaratan, dan penghapusan 45 izin transaksional di Kawasan Berikat dan digantikan hanya dengan 3 izin yang diajukan secara online, serta percepatan janji layanan dari 5 hari menjadi 1 hari.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam sambutannya di acara tersebut mengungkapkan bahwa di zaman yang serba cepat ini, masyarakat membutuhkan suatu metode yang praktis. “Saya ingin mengingatkan betapa zaman sudah berubah. Sekarang kita maunya semua cepat. Ada perubahan perubahan yang sangat cepat, oleh sebab itu sangat kuno mengisi formulir kepabeanan secara manual,” ungkap Joko Widodo.

Ia menegaskan bahwa sudah saatnya pengurusan suatu izin kepabeanan dapat menjadi singkat dan praktis. “Sudah saatnya proses perijinan termasuk kepabeanan ke era yang sama yaitu singkat, cepat dan online. Peluncuran perijinan online merupakan inovasi yang sangat baik,” ujar Presiden.

Hal tersebut ditujukan agar Indonesia dapat bersaing dengan negara lain, terutama konsentrasi kepada investasi dengan tujuan ekspor. Untuk itu, dalam acara ini pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meluncurkan terobosan perizinan online.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati memberikan pemaparan kepada Presiden RI terkait hasil pengukuran dampak ekonomi fasilitas Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Hasil pengukuran dampak ekonomi fasilitas KB dan KITE pada tahun 2016 diantaranya adalah berkontribusi terhadap ekspor nasional sebesar USD 54,82 miliar atau 37,76 persen dari ekspor nasional, rasio ekspor terhadap impor nasional sebesar 3,04 kali, menarik investasi mencapai Rp 168 triliun, menyerap tenaga kerja sebesar 2,1 juta orang atau setara dengan 13,5 persen tenaga kerja industri nasional, menambah penerimaan negara (pajak pusat) sebesar Rp 64,94 triliun dan (pajak daerah) sebesar Rp 8,7 triliun, serta berkontribusi terhadap PDB sebesar 3,59 persen. Kegiatan tersebut merupakqan hasil kerjasama DJBC dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Pemerintah juga meluncurkan kebijakan pengembangan Pusat Logistik Berikat (PLB) generasi kedua (G2) di mana sejak peluncurannya pada 10 Maret 2016 lalu, PLB dinilai telah memberikan banyak manfaat seperti peningkatan efisiensi biaya logistik perusahaan yang berimbas baik pada penurunan dwelling time, penurunan biaya penimbunan barang dari yang semula dilakukan di luar negeri maupun penurunan biaya penelusuran teknis dari yang semula harus dilakukan di luar negeri. Ke depannya melalui kebijakan PLB G2, PLB akan dikembangkan menjadi 8 bentuk yaitu PLB Industri Besar, PLB Industri Kecil dan Menengah (IKM), PLB Barang Jadi, PLB e-commerce, PLB Bahan Pokok, PLB Hub Cargo Udara, PLB Floating Storage, dan PLB bursa komoditas.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga menambah sertifikasi pengguna Authorized Economic Operator (AEO). Hingga tahun 2017, sebanyak 80 perusahaan telah menerima sertifikasi AEO. 80 perusahaan tersebut yang termasuk ke dalam reputable traders bersama dengan 301 perusahaan Mitra Utama (MITA) Kepabeanan juga mendapatkan keuntungan lainnya di mana saat ini tengah diupayakan proses restitusi perusahaan tersebut.

Para reputable traders ini nantinya akan dapat menikmati proses restitusi yang lebih singkat di mana pada umumnya memakan waktu 1-2 tahun, maka bagi para reputable traders hanya akan dihitung perbulan. Perusahaan AEO dan MITA sendiri memberikan kontribusi positif kepada perekonomian Indonesia. Dari segi upaya percepatan dwelling time, perusahaan AEO dan MITA berkontribusi terhadap penurunan 30 persen dari waktu rata-rata dwelling time normal yaitu dari 3,4 hari menjadi 2,38 hari. Dari segi jumlah importasi, perusahaan AEO dan MITA berkontribusi sekitar 26,84 persen atau sekitar 265 ribu kontainer sepanjang tahun 2016. Perusahaan AEO dan MITA Kepabeanan juga berkontribusi dalam efisiensi biaya penimbunan hingga mencapai 34 persen jika dibandingkan perusahaan Jalur Hijau, hal ini dimungkinkan karena waktu penumpukan yang lebih rendah dan proses pengeluaran barang perusahaan AEO dan MITA Kepabeanan lebih cepat.

Tak hanya itu, kontribusinya terhadap penerimaan negara mencapai 29,30 persen dari total penerimaan negara berupa Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor pada tahun 2016 yang masuk melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Ke depannya, fasilitas ini diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional karena murahnya biaya logistik. Reputasi sebagai Indonesia Trusted Partner juga diharapkan menunjang daya saing produk ekspor Indonesia di dunia internasional.

Saat ini sedang dilakukan upaya untuk melakukan rebranding terkait AEO sebagai salah satu upaya dari DJBC untuk dapat meningkatkan pertumbuhan jumlah dari perusahaan AEO. Rebranding yang dilakukan dengan cara mengambil best practice dari beberapa negara di dunia yang telah terlebih dahulu menerapkannya. Ada beberapa hal yang coba diangkat dari program rebranding yang sedang disusun antara lain dengan mengusung tema New Look, New Regulation, New Layer, New Requirement, dan New Simplification. Rebranding AEO ini diharapkan dapat memberikan dukungan yang optimal kepada para pengguna jasa dan serta dapat meningkatkan investasi dan menambah ekspor dari perusahaan-perusahaan AEO serta sebagai bukti nyata dukungan pemerintah terhadap perekonomian nasional.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan ekspor Indonesia adalah dengan mendorong Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Indonesia untuk terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya sehingga mampu menjadi UKM Berorientasi Ekspor (UKME). Pemerintah terus menaruh perhatian terhadap permasalahan yang dihadapi UKM dalam menembus pasar ekspor. Dibutuhkan sinergi antar instansi/lembaga untuk mendukung UKME dalam meningkatkan nilai ekspornya, untuk itu pemerintah membentuk Forum Satu Atap (FORSA) yang merupakan sebuah forum/media komunikasi yang integratif, komunikatif dan solutif antar pelaku ekspor dengan Kementerian/Lembaga dan lnstansi terkait ekspor serta Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Sinergi dan sinkronisasi layanan informasi tersebut dapat dengan mudah diakses oleh UKME karena FORSA dikembangkan dengan berbasis web/mobile aplikasi. Adapun informasi yang disediakan antara lain terkait panduan dasar ekspor impor, regulasi ekspor, akses dan informasi pasar, promosi ekspor, HS Code, dan asistensi KITE-IKM.

Pemerintah melalui LPEI juga berupaya memberdayakan ekspor di tanah Papua mengingat Papua merupakan salah satu provinsi wilayah Indonesia yang mempunyai potensi sumber daya alam yang sangat luar biasa. Pada tahun 2014, CV L’Ambaince mengundang 35 penduduk asli Papua yang mempunyai keinginan untuk maju dan mengembangkan daerahnya, diberikan pendidikan dan latihan secara gratis tentang produksi furniture selama kurang lebih 6 bulan di Salatiga. Pada tahun 2017, CV L’Ambiance mendapatkan pembiayaan dari Indonesia Eximbank untuk meningkatkan volume ekspor furniture. Dan dalam perjalanannya CV L’Ambiance mendapatkan order dari Korea Selatan dengan permintaan produk berbahan dasar kayu Merbau, yang cukup banyak terdapat di wilayah Papua.

Selanjutnya, CV L’Ambiance dengan dukungan Indonesia Eximbank, bekerjasama dengan PT Lanny lnabua yang merupakan perusahaan milik warga Papua berinisiatif untuk memberdayakan masyarakat asli Papua (dalam hal ini khususnya lulusan anak didik CV L’Ambiance), untuk memenuhi order dari Korea Selatan secara langsung diproduksi di Papua dan PT Lanny lnabua yang akan melakukan ekspor secara langsung hasil produksinya dari Papua ke Korea Selatan.

Program lain yang digagas pemerintah adalah University Network for Indonesia Export Development (UNIED) atau Jaringan Perguruan Tinggi untuk Pengembangan Ekspor Indonesia (JP2EI) merupakan jejaring dari perguruan tinggi di Indonesia yang memberi perhatian terhadap pengembangan kebijakan, riset, dan pembelajaran dalam bidang ekspor. Jejaring ini difasilitasi untuk pertama kali oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) dan telah diresmikan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (*)