SEMARANG – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jateng-DIY menghimbau para eksportir memanfaatkan fasilitas fiskal untuk mendorong ekspor dan meningkatkan investasi di Jawa Tengah.

Berbagai kebijakan berupa penyederhanaan tata niaga ekspor impor, misalnya pengurangan larangan terbatas border, penyederhanaan izin, serta harmonisasi peraturan dan tata niaga industri kecil menengah diharapkan bisa meningkatkan ekspor.

Kepala Kanwil DJBC Jateng dan DIY Parjiya mengungkapkan banyak perubahan aturan kepabeanan akan menjamin produk pelaku usaha bisa bersaing secara global. Selain itu, lanjut dia, fasilitas yang ada membantu arus kas dan kelancaran arus barang di pelabuhan.

”Kami terus mendorong perusahaan meningkatkan ekspornya, serta menawarkan fasilitas pemerintah bagi eksportir yang belum menggunakan,” papar Parjiya di selasela gathering eksportir di KPPBC TMP Tanjung Emas Semarang, Selasa lalu. Penyederhanaan izin, menurut fis, juga makin memudahkan eksportir.

Perizinan yang dulu harus diputuskan di Jakarta, sekarang kewenangannya didelegasikan di daerah. Pelaku IKM, contohnya, bahkan sudah tidak perlu ke kanwil lagi, tetapi cukup kantor pelayanan terdekat karena birokrasinya disederhanakan. ”Waktunya pun dipercepat; setelah semua proses dilalui, kami memberikan izin paling lama satu jam,” tegas Parjiya.

Meningkat

Jumlah pemegang izin, kata dia, meningkat sejalan dengan kenaikan volume ekspor.

Sejak penyederhanaan izin, Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Jateng-DIY Juli Tri Kisworini menyebutkan sudah diterbitkan izin 13 pengusaha baru yang mendapatkan fasilitas, misalnya Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) IKM, kawasan berikat, dan pusat logistik berikat. Hingga Agustus 2018, ujar dia, tercatat ada 1.500 eksportir di Jateng-DIY, 221 eksportir eksis di kawasan berikat, 7 gudang berikat, 3 pusat logistik berikat, dan 51 KITE.

”Kami terus membina supaya eksportir melakukan kegiatannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Tetapi kalau memang ada yang melanggar atau nakal dan itu sudah dibuktikan, bisa diblokir.

Di samping itu, kami menerima usulan pemblokiran dari kantor pajak,” jelas dia. Direktur PT Fukuryo Indonesia Naohiro Miura menyatakan meskipun baru beroperasi April 2014, perusahaannya yang memproduksi busana formal jas pria wanita dan diekspor ke Jepang, sudah berstatus sebagai kawasan berikat belum satu tahun berdiri. (J14-18)

Sumber : https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/126265/penyederhanaan-izin-kepabeanan-dorong-ekspor