Semarang (12/3/2019) – Diberlakukannya prosedur baru pelayanan ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya membuat eksportir harus dapat segera menyesuaikan diri. Agar prosedur baru terkait penghapusan Laporan Surveyor (LS) dapat berjalan secara efektif, Bea Cukai Tanjung Emas melaksanakan Focuss Group Discussion (FGD) dengan para eksportir CPO pada Selasa (12/3) di Ruang Rapat Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Emas.

“Penghapusan LS atas komoditi kelapa sawit, CPO, dan turunannya ini merupakan hasil kesepakatan rapat terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,” terang Plh. Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Emas, Isnu Irwantoro.

Kebijakan ini diambil mengingat kelapa sawit, CPO dan turunannya merupakan salah satu komoditi unggulan ekspor Indonesia dan menjadi objek survei Ease of Doing Business (EoDB).

FGD yang diikuti oleh 6 perusahaan yang meliputi eksportir CPO dan Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) ini merupakan langkah persiapan yang diambil oleh Bea Cukai Tanjung Emas. Penerapan prosedur baru pastinya terdapat beberapa kendala terutama terkait sistem.

“Memang untuk hal baru butuh penyesuaian, dan untuk sekarang  masih manual belum sepenuhnya menggunakan sistem,” ungkap Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai III, Yuli Aldrin.

Dengan dilaksanakannya FGD ini diharapkan para eksportir dapat dengan leluasa menyampaikan kendala-kendala yang dialami sehingga dapat segera dicarikan solusi.