SEMARANG, BCTEMAS – Direktorat Teknis DJBC minta Client Coordinator KPPBC TMP Tanjung Emas Semarang lebih mengenali perusahaan penerima kemudahan Mitra Utama (MITA) dan Authorized Economic Operator (AEO) Kepabeanan.

Rapat koordinasi antara Direktorat Teknis Kepabeanan dengan KPPBC TMP Tanjung Emas telah diselenggarakan di Ruang Rapat KPPBC TMP Tanjung Emas pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019. Rapat yang difokuskan  mengenai pelayanan Client Coordinator MITA dan Client Manager AEO ini dihadiri oleh beberapa Kasubsi KPPBC TMP Tanjung Emas, Client Coordinator MITA KPPBC TMP Tanjung Emas, perwakilan terkait dari Direktorat Teknis Kepabeanan, serta perwakilan dari PT Sriboga Flour Mill.

Perlu diketahui bahwa AEO/MITA ini merupakan kemudahan bagi perusahaan dalam pelayanan kepabeanan tanpa mendapatkan fasilitas khusus dari Bea Cukai. Perusahaan pemegang izin tersebut dapat mengajukan kemudahan pembayaran dengan cara memohon kepada kepala kantor untuk memperoleh pembayaran secara berkala. Izin AEO/MITA ini hanya diberikan kepada perusahaan- perusahaan yang memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi atas peraturan kepabeanan. Berdasarkan fakta, program AEO dan MITA ini memiliki kontribusi yang signifikan pada penerimaan negara serta berkontribusi pada penurunan dwelling time di pelabuhan. Untuk itu, Bea Cukai sedang gencar- gencarnya melakukan sosialisasi kepada pengguna jasa yang memiliki kepatuhan tinggi sehingga diharapkan dapat bergabung menjadi AEO/ MITA kepabeanan agar jumlahnya terus meningkat.

Akan tetapi, pada kenyataannya banyak perusahaan yang telah mendapat prioritas AEO/MITA justru berkeputusan untuk melakukan pembatalan. “Saat ini, banyak perusahaan yang telah diberikan surat keputusan AEO/MITA mengajukan pembatalan ke Direktorat Teknis Kepabeanan”, ujar Kasubdit Program Prioritas dan AEO. Setelah dilakukan investigasi lebih lanjut oleh Direktorat Teknis, hal ini disebabkan oleh adanya praktik kantor pelayanan yang menagih serta meminta data rekapitulasi kepatuhan setiap bulan yang memberatkan perusahaan AEO/MITA. Tidak hanya itu, setiap bulannya pasti juga ada pengeluaran Surat Peringatan akibat kesalahan- kesalahan yang berdampak pada pembekuan atau pencabutan izin AEO/MITA.

Dalam rapat kali ini, pihak Direktorat Teknis Kepabeanan lebih menekankan masalah komunikasi antara Client Manager dan Client Coordinator dengan perusahaan pemegang izin AEO dan MITA. Kasubdit Program Prioritas AEO Direktorat Teknis Kepabeanan meminta KPPBC TMP Tanjung emas untuk mengenali 62 perusahaan penerima AEO/ MITA nya secara mendalam. Sejauh ini, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai berwenang untuk melakukan monitoring dan peninjauan lapangan kepada pengguna Jasa yang telah mendapat izin AEO/MITA. Peran kantor pelayanan yang terpenting adalah mendorong perusahaan pemegang izin tersebut untuk menjaga tingkat kepatuhannya.

“Perusahaan tidak mendapat fasilitas apapun dari Bea Cukai, jadi jangan pernah meminta ataupun menuntut apapun dari mereka. Harusnya yang wajib menyampaikan laporan kepatuhan perusahaan AEO/MITA itu kantor pelayanan, bukan pengguna jasa”, tegas kasubdit PP AEO Direktorat Teknis Kepabeanan. Selain itu juga perlu diatensi bahwa pengawasan dan monitoring perusahaan dapat dilakukan melalui sistem sehingga tidak perlu dilakukan permintaan laporan kepada pengguna jasa. Audit serta monitoring evaluasi berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan dan mengurangi risiko yang berakibat lebih parah seperti kesengajaan atau ketidaktahuan pengguna jasa.

Demi memulihkan citra yang baik AEO/MITA kepabeanan, Kasubsi Penyuluhan dan Layanan Informasi BC Tanjung Emas juga diminta untuk melakukan publikasi pemahaman kepada pengguna jasa tentang tidak diberlakukan lagi pelaporan data yang harus direkap tiap bulannya. Selain itu, pada rapat ini pihak Direktorat Teknis Kepabeanan juga meminta laporan mengenai tingkat kepatuhan AEO/MITA di bawah pengawasan KPPBC TMP Tanjung Emas yang belum kunjung diterima oleh Direktorat Teknis Kepabeanan.

Ke depannya, Kasubdit PP dan AEO meminta agar Client Coordinator KPPBC TMP Tanjung Emas melakukan koordinasi tentang pembayaran berkala dengan seksi perbendaharaan seminggu sebelum akhir bulan. Hal ini juga sudah diterapkan di KPU A Tanjung Priok dan KPU C Soekarno Hatta. Beliau juga meminta Client Coordinator untuk menjalin komunikasi dengan perusahaan AEO/MITA dalam rangka mengingatkan waktu jatuh tempo pembayaran berkala perusahaan AEO agar mengurangi kesalahan- kesalahan administrasi.

Penulis : Andarin Andar Prasasti