Registrasi Kepabeanan

 

Peraturan mana yang mengatur tentang Registrasi ?

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.04/2014 tanggal 25 Maret 2014 tentang Registrasi Kepabeanan dan mulai berlaku tanggal 1 Juni 2014

Pengertian:

Registrasi Kepabeanan adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan oleh pengguna jasa kepabeanan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapatkan Nomor Identitas Kepabeanan

Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) adalah nomor identitas yang bersifat pribadi yang diberikan oleh DJBC kepada pengguna jasa yang telah melakukan registrasi untuk mengakses atau berhubungan dengan sistem kepabeanan yang menggunakan teknologi informasi maupun secara manual

Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

Eksportir adalah orang perseorangan atau badan hokum yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.

Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas kuasa Importir atau Eksportir.

Pengangkut adalah orang, kuasanya, atau yang bertanggungjawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang

 

Siapa saja yang wajib melakukan REGISTRASI KEPABEANAN ?

Adalah semua Pengguna Jasa Kepabeanan, yaitu :

–       Importir

–       Eksportir

–       PPJK

–       Pengangkut

 

Jenis Permohonan Registrasi Kepabeanan itu berupa apa saja ?

Jenis permohonan Registrasi Kepabeanan berupa :

–       Registrasi Baru (bagi yang belum memiliki NIK)

–       Perubahan Data Registrasi (bagi yang telah memiliki NIK)

 

Bagaimana Cara Melakukan Registrasi Kepabeanan ?

Cara melakukan Registrasi Kepabeanan adalah sebagai berikut :

1.   Pengguna Jasa melakukan pendaftaran USER ID melalui : http://www.beacukai.go.id

Setelah melakukan pendaftaran maka akan memperoleh USER NAME dan PASSWORD (dikirim ke pengguna jasa melalui surat elektronik (email) yang dicantumkan pada saat pendaftaran user id)

2.   Pengguna Jasa masuk (login) ke Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan, melalui : http://www.beacukai.go.id

Menggunakan user name dan password yang telah dimiliki.

3.   Pengguna Jasa mengisi Formulir Isian Registrasi Kepabeanan sesuai dengan jenis Registrasi Kepabeanan yang diajukan.

4.   Pengguna Jasa melampirkan salinan dokumen secara elektronik melalui sistem aplikasi registrasi kepabeanan.

Bagi Importir :

–       NPWP

–       SKD

–       API

–       Identitas Pimpinan

–       Surat Pernyataan

–       Surat Kuasa

Bagi Eksportir:

–       NPWP

–       SKD

–       SIUP / TDP

–       Identitas Pimpinan

–       Surat Pernyataan

–       Surat Kuasa

Bagi PPJK:

–       NPWP

–       SKD

–       NPPJK

–       SIUP/SIUJPT

–       Identitas Pimpinan

–       Surat Pernyataan

–       Surat Kuasa

Bagi Pengangkut:

–       NPWP

–       SKD

–       Surat Ijin Usaha Pengangkutan

–       Identitas Pimpinan

–       Surat Pernyataan

–       Surat Kuasa

 

Dokumen Pelengkap :

–       SPPKP

–       Dokumen Penguasaan tempat usaha

–       NPWP Pabrik/Gudang/Perkebunan/Peternakan/Cabang/lain-lain

–       DokumenPabrik/Gudang/Perkebunan/Peternakan/Cabang/lain-lain

–       Akte pendirian Perusahaan dan pengesahannya

–       Akte perubahan terakhir perusahaan dan pengesahannya

–       Sertifikat ISO

–       KTP/KITAS/KITAP/Paspor Komisaris Perusahaan

–       Bukti keanggotaan asosiasi

–       Bagan Struktur Organisasi

–       Laporan Keuangan

–       Rekening Koran atas nama perusahaan

–       Laporan Audit KAP, Pajak, dan Bea dan Cukai

–       Ijazah kualifikasi kepala bagian/manajer pembukuan (akuntansi)

–       KTP/KITAS/KITAP/PAspor penandatangan PIB

–       Surat yang memuat EDI number

–       Sertifikat Ahli Kepabeanan

–       Surat Keputusan Fasilitas yang dimiliki

–       Surat ijin komoditas utama ekspor

–       Bkti kepemilikan sarana pengangkut

 

5.   Pengguna Jasa mengirimkan Isian Registrasi Kepabeanan

6.   Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian kelengkapan lampiran permohonan dalam jangka waktu  paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak permohonan terkirim.

7.   Jika isian registrasi dan dokumen yang dilampirkan lengkap, Pengguna Jasa menerima tanda terima permohonan Registrasi Kepabeanan yang dikirim melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

8.   Dalam hal hasil penelitian menunjukkan lampiran permohonan tidak lengkap (isian registrasi tidak sesuai dengan dokumen yang dilampirkan, salinan dokumen tidak jelas, dan/atau tidak berlaku), permohonan Registrasi Kepabenan tidak dapat diproses. Pengguna Jasa akan menerima  tanda pengembalian permohonan Registrasi Kepabeanan melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

 

Bagaimana Penelitian Administrasi dilakukan ?

Penelitian Administrasi dilakukan untuk meneliti kesesuaian data-data berkaitan dengan:

–       Eksistensi pengguna jasa;

–       Identitas pengurus dan penanggung jawab, dan

–       Data keuangan.

 

Berapa lama keputusan permohonan Registrasi Kepabeanan ?

PERSETUJUAN atau PENOLAKAN permohoanan Registrasi Kepabeanan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) hari kerja sejak tanggal tanda terima permohonan (TTP-RK).

 

Bagaimana bentuk Keputusan Registrasi Kepabeanan ?

Keputusan Registrasi Kepabeanan adalah hasil registrasi dimana Penyampaian hasil registrasi tersebut berupa :

–       Surat Persetujuan NIK (SP-NIK), disampaikan melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan  dan/atau jasa pengiriman surat.

–       Surat Penolakan Permohonan Registrasi Kepabeanan (SPP-RK), disampaikan melalui media elektronik dengan disertai alasan penolakan.

 

Perubahan Data Registrasi Kepabeanan apa saja yang WAJIB di beritahukan oleh Pengguna Jasa?

Perubahan Data Registrasi Kepabeanan yang WAJIB di beritahukan oleh Pengguna Jasa yaitu:

–       Data Eksistensi;

–       Data Identitas pengurus atau penanggung jawab;

–       Data Ahli Kepabeanan (untuk PPJK).

 

Apakah bisa dilakukan perubahan data Registrasi Kepabeanan selain 3 hal tersebut di atas ?

Bisa. Justru dapat mengoptimalkan PENILAIAN Registrasi Kepabeanan tersebut. Misalnya data keuangan, Sertifikat ISO dll.

 

Bagaimana Cara melakukan Perubahan Data Registrasi Kepabeanan ?

Caranya seperti tatacara pengajuan registrasi baru melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan dengan keputusan:

–       Pengajuan perubahan data Registrasi Kepabeanan dikirim secara elektronik kepada Direktur Jenderal.

–       Maksimal dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan diterima secara lengkap dan jelas.

–       Berupa: DISETUJUI (SPPD-RK) atau DITOLAK (SPP-RK).

 

Hasil dari Keputusan atas pengajuan Perubahan Data Registrasi Kepabeanan adalah :

–       Surat Pemberitahuan Perubahan Data Registrasi Kepabeanan (SPPD-RK): disampaikan kepada Pengguna Jasa.

–       Surat Penolakan Registrasi Kepabeanan (disertai alasan penolakan): disampaikan melalui media elektronik dengan disertai alasan penolakan.

 

Dalam Hal Apa NIK di blokir ?

NIK diblokir dalam hal:

1.   Pengguna Jasa tidak memenuhi kewajiban untuk memberitahukan perubahan data registrasi terkait dengan perubahan :

–       Eksistensi pengguna jasa;

–       Identitas pengurus dan penanggung;

–       Ahli kepabeanan (untuk PPJK).

2.   Rekomendasi dari unit internal DJBC atau instansi terkait dan/atau hasil penelitian lapangan

Pemblokiran NIK diberitahukan kepada pengguna jasa melalui SURAT PEMBLOKIRAN yang disampaikan melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan dan/atau jasa pengiriman surat.

 

Dalam Hal apa bisa dilakukan Pembukaan Pemblokiran ?

Pembukaan pemblokiran dapat dilakukan dalam hal :

–       Pengguna jasa telah menyampaikan perubahan data registrasi kepabeanan dan atas perubahan tersebut telah disetujui oleh Direktur Jenderal;

–       Pengguna jasa yang bertindak sebagai PPJK telah memiliki pegawai yang mempunyai Sertifikat Ahli Kepabeanan; dan/atau.

–       Pengguna Jasa menyampaikan bukti bahwa tidak terdapat perubahan data isian Registrasi Kepabeanan berupa data eksistensi Pengguna Jasa, identitas pengurus dan penanggung jawab, dan ahli kepabeanan (untuk PPJK).

 

Bagaimana Tata Cara Pembukaan Pemblokiran ?

Pembukaan Pemblokiran dilakukan dengan :

–       Mengajukan surat permohoanan pembukaan blokir kepada Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.

–       Surat diajukan tidak lebih dari 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pemblokiran.

–       Surat dilampiri dengan bukti pendukung.

–       Bila disetujui : maka terbit Surat Pembukaan Pemblokiran

–       Bila Ditolak : keluar Respon Penolakan Pembukaan Blokir

 

Karena Apa NIK dicabut ?

NIK yang dimiliki pengguna jasa dicabut karena :

  1. Rekomendasi dari unit internal DJBC dan/atau instansi terkait, dalah hal:

–       Pengguna jasa terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana.

–       API yang dimiliki Importir dicabut dan tidak memiliki API pengganti.

–       NPPPJK yang dimiliki PPJK telah dicabut.

–       SIUPAL atau Surat Ijin Usaha lain sebagai Pengangkut telah dicabut.

–       Pengguna Jasa dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.

  1. Pengguna Jasa tidak mengajukan permohonan pembukaan pemblokiran NIK, dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat pemblokiran.
  2. Pengguna Jasa mengajukan permohonan pencabutan

Catatan: Pencabutan NIK diberitahukan kepada Pengguna Jasa melalui SURAT PENCABUTAN NIK.

 

Apakah Ada Pengecualian-pengecualian ?

Ada beberapa Pengecualian :

1.   Pengecualian terhadap Pengguna Jasa Yang belum memiliki NIK :

Untuk Importir : dapat dilayani hanya untuk 1 (satu) kali Pemberitahuan Pabean Impor setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Pabean.

Untuk Eksportir/Pengangkut : dapat dilayani pemenuhan kewajiban pabean selama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal tanda terima permohonan Registrasi Kepabeanan (TTP-RK).

2.   Pengecualian Kewajiban Registrasi Kepabeanan, bagi Importir yang mengimpor :

–          Barang perwakilan Negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia.

–          Barang untuk keperluan badan Internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia.

–          Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas dan barang kiriman.

–          Barang pindahan.

–          Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, social, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;

–          Barang untuk keperluan pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum; dan/atau

–          Barang-barang yang mendapat persetujuan impor tanpa API.

3.   Pengecualian Kewajiban Registrasi Kepabeanan, bagi Eksportir yang mengekspor :

–          Barang kiriman;

–          Barang pindahan;

–          Barang perwakilan Negara asing atau badan internasional;

–          Barang untuk keperluan ibadah untuk umum, social, pendidikan, kebudayaan, atau olah raga;

–          Barang cindera mata;

–          Barang contoh;

–          Barang keperluan penelitian; dan/atau,

–          Ekspor yang dilakukan orang perseorangan yang tidak untuk diperdagangkan.

 

 

CATATAN :

Mulai tanggal 1 Juni 2014, Pengguna Jasa yang TELAH MEMILIKI NIK sesuai dengan PMK Nomor: 63/PMK.04/2011 tanggal 30 Maret 2011 TIDAK PERLU melakukan perubahan data Registrasi Kepabeanan, KECUALI bagi pengguna jasa yang ingin melakukan perubahan data Registrasi Kepabeanan.

 

UPDATE FAQ TENTANG REGISTRASI KEPABEANAN

 

PENDAFTARAN USER ID DAN MELAKUKAN REGISTRASI BARU

No.

Pertanyaan

Jawaban

1 Bagaimana caranya melakukan Pendaftaran User baru?
  1. buka situs www.beacukai.go.id
  2.  Klik kotak menu portal pengguna jasa
  3.  Pilih “Pendaftaran User  Baru”
  4.  Lakukan pengisian “Form Isian Data Pendaftaran User”
  5.  Setelah selesai dan di submit, akan muncul notifikasi “Registrasi User berhasil dilaksanakan”
  6.  Aktifkan user dengan mengklik link aktivasi yang dikirimkan ke email pendaftaran user
  7.  Setelah aktivasi user berhasil, User Name dan Password dapat digunakan untuk Sign-In ke pertal Pengguna Jasa untuk kemudian mengakses Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.
  8. Untuk mengakses Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan dan  mengetahui tata cara pengisiannya,  anda dapat mendownload dan membaca “Petunjuk Pengisian Registrasi” yang terdapat pada laman Registrasi Kepabeanan

 

2 Sudah melakukan pendaftaran user tetapi tidak bisa masuk ke Portal Pengguna Jasa
  1. Hal yang mungkin terjadi adalah pengguna jasa salah memasukan password. Agar di perhatikan penggunaan huruf  (huruf kecil atau huruf kapital) dan spasi pada password
  2.  Disarankan untuk menggunakan browser mozilla firefox, karena aplikasi portal pengguna jasa lebih compatible dibuka di browser tersebut

 

3 Sudah melakukan pendaftaran user id, tapi belum menerima email link aktivasi
  1. Pada saat pendaftaran, kemungkinan mencantumkan alamat email yang salah atau alamat email tidak valid
  2. Email pendaftaran user yang berada di alamat registrasi@customs.go.id masuk dalam daftar blokir / filter email perusahaan
  3.  Kode aktivasi mungkin tidak bisa masuk di inbox, silakan mengecek juga di Spam atau  Junk mail.
4 Apakah bisa mendaftarkan email yang sama untuk  perusahaan berbeda? Tidak bisa, satu email pendaftaran hanya bisa digunakan untuk satu perusahaan.
5 Bagaimana jika terjadi kesalahan memasukkan alamat email ketika mendaftarkan user id
  1. Untuk keperluan melakukan registrasi kepabeanan, ajukan surat resmi dari perusahaan perihal permohonan perubahan email pendaftaran ditujukan kepada Tim Registrasi Kepabenan dengan melampirkan fotokopi  identitas Direktur dan dokumen legal perusahaan.
6 Apa yang harus dilakukan jika lupa username dan password?
  1. a.  Pilih menu “Request Kode Aktivasi” di portal pengguna jasa, masukkan alamat email pendaftaran dan isikan keycode yang tersedia, lalu submit. Setelah terkirim, buka email pendaftarannya kemudian cek di inbox, Spam, Junk, atau Trash Mail
  2. b.  Pilih menu “Lupa Password/ Tidak Bisa Akses” di Portal Pengguna Jasa, masukkan alamat email pendaftaran dan isikan keycode yang tersedia, kemudian masukan pertanyaan dan jawaban yang dulu pernah dibuat, lalu submit.
7 Berapa biaya yang diperlukan untuk pengurusan NIK? Tidak ada pungutan biaya apa pun dalam pengurusan NIK

 

 

 

 

PROSES REGISTRASI

No

Pertanyaan

Jawaban

1 Bagaimana jika tidak ada pilihan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang sesuai? Silakan melakukan pilihan KLU yang dianggap paling mendekati dengan klasifikasi usaha perusahaan
2 Bagaimana cara mengisikan  masa berlaku untuk KTP seumur hidup? Tulis tanggal dan bulan lahir, sedangkan untuk tahun tambahkan 100 tahun pada tahun lahir .

Contoh :  untuk tanggal lahir 1 juli 1950, masa berlaku KTP seumur hidup adalah sampai dengan tgl  1 juli 20503Untuk perusahaan yang  baru didirikan, apakah dikosongkan saja isian Form C nomor  1 (laporan keuangan)?Jika memang belum ada datanya dapat diisikan dengan angka nol, namun perusahaan tetap diwajibkan utk mengisi data keuangan sbb : beban administrasi dan penjualan (diisikan dengan biaya sewa, biaya gaji, listrik, telepon, dll);

  • laba/rugi bersih;
  • total asset  (isikan nilai asset tetap  dengan nilai harta yang dimiliki oleh perusahaan spt tanah, bangunan, kendaraan, perabotan dan alatan kantor, dll);
  • total modal

4Bagaimana memilih isian media yang harus digunakan?Jika  pemenuhan kewajiban kepabeanan pada Form D1.5/D2.2 diisikan dengan “Diselesaikan Sendiri” maka media yang digunakan adalah “PDE Importir” (jika sudah memiliki Modul PIB), “Disket” atau “Manual”. Tetapi, jika pemenuhan kewajiban kepabeanan diisikan dengan “Dikuasakan” maka media yang digunakan pilih “PDE PPJK”.5Apa yang harus diisikan dalam kolom “Jenis usaha sesuai API ” pada form D1

  1. Untuk pemilik API-U, silakan diisi dengan : jenis bagian barang yang bisa di impor sesuai dengan yang tercantum dalam API (BAG … (HS. No. .… s.d ….))
  2. Untuk pemiliki API-P, silakan diisi dengan izin usaha industri/ izin usaha lain yang sejenis sesuai yang tercantum dalam API

6Bagaimana mengisikan kolom “Komoditi utama yang diimpor”?Untuk Registrasi Baru pilih “Rencana”, sedangkan ukt Perubahan Data  pilih “Realisasi”. Isikan dengan beberapa jenis komoditas impor utama  (minimal 1 jenis) dan masukkan 6 digit HS code nya.7Izin ekspor apa yg harus dimiliki untuk eksportir? (Form D2 no.1)Khusus untuk barang lartas silakan cek ijin yang harus dimiliki pada portal INSW. Selain itu, tidak memerlukan ijin.8Mengapa ketika berpindah form, data di form isian sebelumnya tidak ada?Setelah selesai melakukan pengisian data anda harus meng-klik “Simpan Data” terlebih dahulu pada form sebelumnya, setelah itu baru berpindah form.9Setelah meng-klik “Kirim Data”, apalagi yang harus dilakukan?Anda dapat melakukan pengecekan pada menu “Status Dokumen Registrasi “ pada aplikasi. Jika pada status dokumen registrasi tertulis “Analis” artinya data anda sudah terkirim dan akan dilakukan proses penelitian terhadap permohonan registrasi yang diajukan10Bagaimana cara mengupload dokumen?Terlebih dahulu dokumen asli/fotocopy di-scan  dijadikan format.pdf.  Hasil scan diunggah (upload) melalui aplikasi Registrasi Kepabean. Perhatikan bahwa semua dokumen jangan di upload dalam satu file, tapi sesuaikan dengan kebutuhan/berdasarkan isian yang diminta. Dokumen yang di upload tampilannya harus jelas, tidak buram dan tulisannya terbaca dengan baik.11Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan analisa terhadap  permohonan?

  • Dalam jangka waktu 3 hari kerja sejak permohonan dterima analis, dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen. Jika sudah lengkap, di menu Inbox akan dikirimkan Tanda Terima Permohonan Registrasi Kepabeanan (TTP-RK). Jika dokumen tidak lengkap, akan dikirimkan Tanda Penolakan Permohonan Registrasi Kepabeanan (TPP-RK).
  • Setelah muncul TTP-RK, keputusan apakah permohonan ditolak atau diterima akan diberikan dalam waktu 5 hari kerja. Jika permohonan diterima, Pengguna Jasa akan menerima  Surat Pemberitahuan  Nomor Induk Kepabeanan (SP-NIK) yang dikirimkan melalui aplikasi ke email, sedangkan lembar asli SP NIK akan dikirimkan melalui Pos. Namun, jika permohonan ditolak, pengguna jasa akan menerima Surat Penolakan Permohonan Registrasi Kepabeanan (SPP-RK).

12Apakah yang harus dilakukan jika menerima SPP-RK (Surat Penolakan Permohonan Registrasi Kepabeanan)Silakan lakukan perbaikan sesuai  rekomendasi yang tertulis dalam detail penolakan (pada halaman kedua SPP-RK), klik “Simpan Data”, lalu kirimkan kembali data yang sudah diperbaiki13Apakah setelah mengirim data secara online, masih harus menyerahkan hardcopy data?Tidak perlu14Apakah asli SP-NIK bisa diambil?Kami tidak memberikan SP-NIK langsung kepada Pengguna Jasa, SP-NIK hanya dikirimkan ke alamat perusahaan melalui PT Pos Indonesia atau jasa pengiriman surat.15Apakah NIK memiliki masa aktif/masa berlaku?Masa berlaku NIK adalah sampai dengan NIK dicabut. Namun demikian, jika terdapat perubahan data, contohnya : perubahan nama perusahaan, NPWP, API dll,  maka pengguna jasa diwajibkan untuk melakukan update data.16Bagaimanakah Jika lupa alamat email ketika pendaftaran atau email sudah tidak aktif?

  1. Saudara dapat mengajukan surat resmi dari perusahaan (dibuat di atas kertas yang berkop surat perusahaan, ditandatangani Direktur,  diberi meterai dan stempel perusahaan) perihal permohonan perubahan email pendaftaran kepada tim Registrasi Kepabeanan dengan melampirkan identitas direktur dan copy dokumen legal perusahaan.
  2. Atau datang langsung ke frontdesk Subdit Registrasi Kepabeanan untuk melakukan perubahan email dengan membawa dokumen sbb : Surat Permohonan dari  Direktur  dan Surat Kuasa (jika dikuasakan), fotokopi identitas Direktur dan identitas penerima kuasa, serta dokumen legal perusahaan

17Apa yang harus dilakukan jika tidak menerima hardcopy SP-NIK?SP-NIK akan dikirimkan melalui email yang didaftarkan pada saat pembuatan user name. Hardcopy SP-NIK dikirimkan secara random, sehingga Pengguna Jasa dapat langsung melakukan kegiatan kepabeanan jika telah menerima SP-NIK by email, dan tidak perlu menunggu apakah SP NIK sudah dikirimkan atau belum.18Apa yang harus dilakukan jika pada saat mengupload dokumen muncul peringatan untrusted connection?-     Pastikan menggunakan Mozilla Firefox

 

–     Lakukan settingan dengan mengklik Add Exception pada bagian Technical Risk dan masukan untrusted web nya yaitu https://registrasipublik.beacukai.go.id

–     Kemudian pilih Get Certificate > Confirm Security Exception19Pada saat upload dokumen muncul peringatan untrusted connection, tetapi tidak ada menu Add Exception hanya ada tulisan error?–     Pastikan menggunakan Mozilla Firefox

–     Lakukan settingan dengan mengklik menu Tools > Options > Advanced > Certificate > View Certificate > Servers > Add Exception > masukkan https://registrasipublik.beacukai.go.id > Get Certificate > Confirm Security Exception20Mengapa setelah mengirim data, status tidak berubah,  tetap muncul tulisan “Kirim Data” dan tidak ada responJika status dokumen registrasi masih tertulis “Kirim Data” kemungkinan ada masalah dengan sistem, namun jika status dokumen registrasi adalah “Analis” maka  respon berupa TTP-RK atau TPP-RK akan diterima di Inbox dalam jangka waktu 3 hari kerja sejak data diterima oleh Analis21Status sudah selesai disetujui dan sudah mendapatkan SP-NIK (Surat Pembertahuan Nomor Identitas Kepabeanan), kapan diterbitkan NIK-nya?Berdasarkan perdirjen no 10/BC/2014 tentang petunjuk pelaksanaan registrasi kepabeanan, jika permohonan disetujui maka akan diterbitkan NIK yang akan dikirimkan kepada pengguna jasa dengan SP-NIK (melalui aplikasi/jasa pengiriman surat)22Apa yang dimaksud dengan permohonan ditolak karena Surat Pernyataan tidak sesuai?Maksudnya Perusahaan harus melampirkan Surat Pernyataan  dengan format yg sudah ditentukan dalam Lampiran II Perdirjen no  10 thn 2014 ttg petunjuk pelaksanaan registrasi kepabeanan. . Dalam Surat Pernyataan tersebut ada pilihan apakah Penanggung Jawab/Direktur melakukan sendiri atau menguasakan pengisian data registrasi kepabeanan. Jika dikuasakan, maka Surat Kuasa nya harus disertakan/diupload bersama dengan Surat Pernyataan.

Surat Pernyataan  yang diupload harus dibuat di atas kertas berkop surat Perusahaan , asli, dibubuhi meterai, dan diberi stempel/cap perusahaan.

 

PERTANYAAN KASUS KHUSUS

No.

Pertanyaan

Jawaban

1 Bagaimana jika PIB ditolak karena blokir API?
  1. Lakukan perubahan data API secara online melalui aplikasi Regina sehingga mendapatkan SP-NIK yang sudah mencantumkan nomor dan tanggal API baru.
  2.  Ajukan surat permohonan resmi dari perusahaan perihal permohonan pembukaan blokir  dengan melampirkan SP-NIK  yang sudah mencantumkan no dan tanggal API baru.
2 Apa yang harus dilakukan jika perusahaan diblokir karena SP-NIK tidak diterima/kembali ke pengirim?
  • Mengajukan surat permohonan dari perusahaan perihal permohonan pembukaan blokir paling lambat 6 bulan sejak tanggal pemblokiran, dengan melampirkan dokumen pendukung seperti : SKD, NPWP, SIUP, TDP, API, Dokumen penguasaan tempat usaha (Akte, HGB, surat perjanjian sewa, dll),
  • Dalam hal dilakukan Penelitian Lapangan (penlap), perusahaan wajib menyiapkan dan menyerahkan lampiran dokumen isian registrasi
3 Apakah setelah dilakukan Penlap, blokir langsung dibuka? Berdasarkan hasil penlap, akan diputuskan apakah permohonan pembukaan blokir dapat disetujui atau  tidak. Jika permohonan disetujui, Pengguna Jasa akan menerima Surat Persetujuan Pembukaan Blokir  dan blokir akan dibuka. Sebaliknya, jika tidak disetujui, Pengguna Jasa akan menerima respon penolakan pembukaan Pemblokiran NIK
3 Apabila NIK sudah dicabut apa yang harus dilakukan?
  • Perusahaan dapat mengajukan Surat Permohonan pengaktifan kembali NIK yang dicabut, dilampiri dengan dokumen pendukung, seperti :  SKD, NPWP, SIUP, TDP, API, dokumen penguasaan tempat usaha (Akte, HGB, surat perjanjian sewa, dll)
  •  Dalam hal dilakukan Penelitian Lapangan (penlap), perusahaan wajib menyiapkan dan menyerahkan lampiran dokumen isian registrasi.
  • Perusahaan akan menerima respon pengaktifan  kembali  atau penolakan pengaktifan melalui aplikasi, tergantung pada hasil penlap
  • Jika mendapat respon pengaktifan kembali, maka perusahaan harus mengajukan permohonan kembali untuk mendapatkan NIK yang baru.
  • Setelah SP-NIK terbit, ajukan surat permohonan buka blokir dengan melampirkan SP-NIK terbaru dan dokumen pendukung terkait legalitas perusahaan.

 

 

Oleh:

Tim Subdit Registrasi Kepabeanan

Gedung B Kantor Pusat DJBC

Jl. A. Yani (Bypass)

Rawamangun, Jakarta Timur

Email registrasikepabeanan@customs.go,id atau registrasikepabeanan@yahoo.com