Pasal 7 (pelekatan pita cukai tida sesuai dengan UU)
(5) dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dalam pelaksanaanya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang cukai, cukai dianggap tidak dilunasi.

Pasal 2A (pembayaran denda)
(7) pengusaha pabrik yang pelunasan cukainya dengan cara pembayaran berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak membayar cukai sampai dengan jangka waktu pembayaran cukai yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% dari nilai cukai yang terutang.
(8) pengusaha pabrik atau importir BKC yang mendapat penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) yang tidak membayar cukai sampai dengan jatuh tempo penundaan, wajib membayar cukai yang terutang dan sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% dari nilai cukai yang terutang.

Pasal 8 (tidak dipungut biaya)
(3) pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir BKC, atau setiap orang yang melanggar ketentuan tentang tidak dipungutnya cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Pasal 9 (pembebasan cukai)
(3) pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir BKC, atau setiap orang yang melanggar ketentuan tentang pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau (2) dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
Pasal 14
(4) izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapt dicabut dalam hal:
• Atas permohonan pemegang izin yang bersangkutan.
• Tidak dilakukan kegiatan selama 1 tahun
• Persyaratan perizinan tidak lagi dipenuhi
• Pemegang izin tidak lagi secara sah mewakili badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia
• Pemegang izin dinyatakan pailit
• Tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) / meninggal dunia
• Pemegang izin dipidana berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena pelanggaran ketentuan UU ini.
• Pemegang izin melanggar ketentuan pasal 30, atau
• Izin berupa NPPBKC dipindahtangankan dikuasakan, dan/atau dikerjakan dengan orang/pihak lain tanpa persetujuan menteri.
(7) setiap orang yang menjalankan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa memiliki izin dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp. 20.000.000.00 dan paling banyak Rp. 200.000.000.00 (menjalankan kegiatan terkait BKC tidak mengakibatkan kerugian Negara)

Pasal 16
(4) pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir BKC, dan penyalur yang wajib memiliki izin, yang tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda Rp. 50.000.000.00 (tidak menyelenggarakan pembukuan)
(5) pengusaha pabrik skala kecil, penyalur skala kecil yang wajib memiliki izin, dan pengusaha TPE yang wajib memiliki izin yang tidak melakukan pencatatan dikenakan sanksi administrasi berupa denda Rp. 10.000.000.00 (tidak menyelenggarakan pencatatan)
(6) pengusaha pabrik tidak memberitahukan BKC yang selesai dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 kali nilai cukai BKC yang tidak diberitahukan (tidak membuat laporan)
(7) ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemberitahuan mengenai BKC yang selesai dibuat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

Pasal 16B (kewajiban menyelenggarakan pembukuan sesuai ketentuan)
Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir BKC, dan penyalur yang wajib memiliki izin, yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16A dikenakan sanksi administrasi berupa denda Rp. 25.000.000,00.

Pasal 19 (mengeluarkan BKC tidak sesuai ketentuan)
(4) pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan yang mengeluarkan BKC dari pabrik atau tempat penyimpanan, yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 kali nilai cukai dari BKC yang dikeluarkan. (memasukan BKC tanpa mengindahkan ketentuan)
(4a) pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, yang memasukan BKC ke pabrik atau tempat penyimpanan tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00.

Pasal 27 (pengangkutan BKC belum lunas)
(3) setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan tentang pengangkutan BKC yang belum dilunasi cukainya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
(4) setiap orang yang tidak memenuhi tentang pengangkutan BKC yang belum dilunasi cukainya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp. 5.000.000,00 dan paling banyak Rp. 50.000.000.00 (pengangkutan barang kena cukai sudah lunas harus dengan dokumen cukai)

Pasal 29 (melekatkan pita cukai pada barang kena cukai yang tidak sesuai dengan yang diwajibkan, yang mengakibatkan kerugian negara)
(2a) pengusaha pabrik atau importir BKC yang melekatkan pita cukai atau membubuhkan tanda pelunasan cukai lainnya pada BKC yang tidak sesuai dengan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan, yang menyebabkan kekurangan pembayaran cukai , wajib melunasi cukainya dan dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai dari yang seharusnya dilunasi.

Pasal 31 (larangan penyimpanan BKC atau barang lain yang tidak ditetapkan)
(1) Pengusaha tempat penyimpanan yang melanggar ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp. 5.000.000.00 dan paling banyak Rp. 50.000.000.00

Pasal 32 (menyimpan pita cukai bekas/kemasan pitra cukai yang utuh)
(2) Pengusaha pabrik, importir BKC, penyaluratau pengusaha TPE, yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukainya , yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai tanda pelunasan cukai lainnya yang didapati telah dipakai.

Pasal 35 (pejabat bea cukai tidak dapat melaksanakan tugas, memeriksa, mengambil contoh, meminta dokumen cukai)
(3) Setiap orang yang menyebabkan pejabat bea cukai tidak dapat melaksanakan ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) , ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 dan paling banyak Rp. 100.000.000,00

Pasal 36 (tidak membantu menyediakan alat/tenaga/menyediakan buku pada saat pemeriksaan)
(2) pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir BKC, penyalur, pengusaha TPE, pengguna BKC yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada pasal 9, yang terhadapnya dilakukan pemeriksaan, yang tidak menyediakan tenaga atau peralatan atau menyerahkan buku, catatan, dan/atau dokumen pada waktu dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 pasal 37 (menghentikan sarana pengangkut) untuk setiap orang yang menyebabkan pejabat bea cukai tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengangkutan yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp. 2.500.000,00 dan paling banyak Rp. 25.000.000,00

Pasal 39
(3) Setiap orang yang menyebabkan pejabat bea cukai tidak dapat menjalankan kewenangan audit cukai dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 75.000.000,00

 

Peraturan Terkait: KLIK disini