1.       Siapakah yang dapat memperoleh fasilitas pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menggunkan jaminan?

Importir yang telah mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, dan/atau cukai, dan atas permohonan dimaksud belum diterbitkan keputusan mengenai pemberian fasilitas tersebut.

 

2.       Apakah barang impor yang berada di Kawasan Pabean , Tempat Penimbunan Sementara (TPS), atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS, dapat dikeluarkan sebagai barang impor untuk dipakai?

Dapat yakni setelah dokumen pelengkap pabean dan jaminan diserahkan ke kantor pabean.

 

3.       Berapakah besarnya jaminan yang harus diserahkan ke Kantor Pabean?

Jaminan yang harus diserahkan adalah sebesar bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan/atau cukai yang terutang.

 

4.       Jenis-jenis jaminan apa sajakah yang dapat dipergunakan?

  1. Uang Tunai
  2. Jaminan Bank
  3. Jaminan dari Perusahaan Asuransi (Customs Bond)
  4. Jaminan lainnya

 

5.       Apakah barang impor untuk penaggulangan bencana alam juga harus mengikuti  prosedur yang sudah berlaku?

Barang Impor untuk penanggulangan bencana alam  dapat dikeluarkan dari kawasan pabean sebelum pengajuan permohonan untuk memperoleh fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, dan/atau cukai.

 

6.       Apakah barang impor yang termasuk barang larangan atau pembatasan dapat menggunakan fasilitas ini?

Dapat, asalkan telah dipenuhi ketentuan impor barang larangan atau pembatasan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku

 

7.       Bagaimana prosedur untuk mendapatkan fasilitas ini?

Importir mengajukan surat permohonan kepada kepala kantor pabean dengan menyebutkan alasannya.

 

8.       Apakah permohonan tersebut pasti disetujui?

Hal tersebut tergantung pertimbangan Kepala Kantor, apabila disetujui, Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat keputusan tentang persetujuan pengeluaran barang impor untuk dipakai  dengan menggunakan jaminan. Namun jika  tidak setujui, Kepala Kantor akan membuat surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

 

9.       Bagaimanakah prosedur pemenuhan kewajiban pabean atas penggunaan fasilitas ini?

Importir harus  segera mengajukan pemberitahuan pabean  impor disampaikan  dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari  terhitung sejak tanggal diserahkannya dokumen pelengkap pabean.

Jangka waktu tersebut dapat  diberikan perpanjangan paling lama 30 (tiga puluh) hari  oleh Kepala Kantor.

Jika masih diperlukan perpanjangan, importir wajib mengajukan permohonan kepada direktur jenderal atau pejabat yang ditunjuk. Perpanjangan jangka waktu yang terakhir ini diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang lagi.

 

10.   Kapan batas akhir pelunasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, dan/atau cukai yang terutang?

Paling lama pada saat tanggal pendaftaran pemberitahuan Pabean.

 

11.   Apakah Sanksi bagi importir yang tidak menyelesaikan kewajiban berupa penyampaian pemberitahuan pabean dan membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor, dan/atau cukai yang terutang, sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan?

Importir Wajib Membayar:

  1. bea masuk dan pajak dalam rangka impor, dan/atau cukai yang terutang.
  2. Sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari bea masuk yang wajib dilunasi dan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari pajak dalam rangka impor yang wajib dilunasi