1. Apakah yang dimaksud dengan impor?
Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

2. Apakah yang dimaksud dengan daerah pabean?
Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.

3. Apakah yang dimaksud dengan kepabeanan?
Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu-lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.

4. Apakah yang dimaksud dengan Kawasan Pabean?
kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di di pelabuhan laut,Bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

5. Apakah yang dimaksud dengan Tempat Penimbunan Pabean?
Tempat Penimbunan Pabean adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu yang disediakan oleh Pemerintah di Kantor Pabean yang berada dibawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

6. Apakah yang dimaksud dengan Tempat Penimbunan Sementara?
Tempat Penimbunan Sementara adalah bangunan dan atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.

7. Apakah yang dimaksud dengan Bea Masuk?
Bea Masuk adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang impor.

8. Apakah yang dimaksud dengan impor untuk dipakai?
Impor untuk dipakai adalah kegiatan:
• Memasukan barang ke dalam daerah pabean dengan tujuan untuk dipakai; atau
• Memasukan barang ke dalam daerah pabean dengan tujuan untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia.

9. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan formalitas kepabeanan jika saya ingin mengimpor barang ke Indonesia?
Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan dokumen impor untuk dipakai dan menerima Pemberitahuan Pabean sampai penentuan jalur tidak lebih dari 4 jam. Dalam hal barang tersebut mendapatkan jalur merah, pemeriksaan fisik harus dilaksanakan dalam 12 jam kerja sejak menerima Pemberitahuan Pabean dan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang harus diterbitkan dalam 48 jam kerja sejak Penerimaan Pemberitahuan Pabean, di luar kejadian yang tak biasa.

10. Apakah yang dimaksud dengan Jalur Merah dalam proses impor barang?
Jalur Merah adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen sebelum penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).

11. Apakah yang dimaksud dengan Jalur Kuning dalam proses impor barang?
Jalur Kuning adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen sebelum penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).

12. Apakah yang dimaksud dengan Jalur Hijau dalam proses impor barang?
Jalur Hijau adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen setelah penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).

13. Dalam hal apa saja proses importasi barang dikenai Jalur Merah?
Yang dimaksud dalam kriteria Jalur Merah adalah:
• Importir Baru;
• Importir termasuk dalam kategori risiko tinggi (high-risk importir);
• Barang impor sementara;
• Barang Operasional Perminyakan (BOP) golongan II;
• Barang re-impor;
• Terkena pemeriksaan acak;
• Barang impor tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah;
• Barang impor yang termasuk dalam komoditi berisiko tinggi dan/atau berasal dari negara yang berisiko tinggi.

14. Dalam hal apa saja importasi barang dikenai jalur hijau?
Importir dan importasi yang tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud dalam kriteria jalur merah.

15. Apakah importir dapat melakukan perubahan data atas kesalahan data pemberitahuan pabean yang telah diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai?
Importir dapat melakukan perubahan data atas kesalahan data pemberitahuan pabean yang telah diserahkan sepanjang kesalahan tersebut terjadi kekhilafan yang nyata, yaitu kesalahan atas kekeliruan yang bersifat manusiawi dalam suatu pemberitahuan pabean yang sering terjadi dalam bentuk kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kesalahan penerapan peraturan yang seharusnya tidak perlu terjadi, dan tidak mengandung persengketaan antara pejabat bea dan cukai dengan pengguna jasa kepabeanan. Namun demikian , permohonan perubahan data tersebut tidak dapat dilayani, dalam hal:
a. Barang dikeluarkan dari kawasan pabean;
b. Kesalahan tersebut merupakan temuan pejabat bea dan cukai;
c. Telah mendapat penetapan pejabat bea dan cukai.

16. Bagaimana pemeriksaan fisik barang impor dilakukan?
Pemeriksaan fisik barang dilakukan dengan metode sebagai berikut:
• Terdapat 4 tingkatan pemeriksaan fisik:
o Mendalam – barang diperiksa 100%;
o Sedang – barang diperiksa 30%;
o Rendah – barang diperiksa 10%;
o Sangat rendah – barang diperiksa di gudang importir (importir jalur prioritas)
• Pemeriksaan fisik dilakukan dengan memeriksa barang secara merata sesuai dengan presentase pemeriksaan terhadap keseluruhan barang.

17. Bagaimana cara penyesuaian Angka Pengenal Impor (API) berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 17/M-DAG/PER/3/2010?
Sesuai dengan surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.b. Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai No S-2585/BC.9/2010 tanggal 6 Desember 2010 hal Informasi Masa Berlaku Dokumen API, importir yang telah melakukan penyesuaian API berdasarkan ketentuan yang berlaku wajib melakukan pemuktahiran database registrasi importir dengan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.b. Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai dengan melampirkan salinan dokumen:
a. Angka Pengenal Impor (API) baru
b. Bukti identitas (KTP/KITAS/Paspor) para penanggung jawab yang namanya tercantum dalam API
c. Surat keterangan domisili perusahaan yang masih berlaku.

18. Bagaimana prosedur pengeluaran barang impor tanpa API dan SRP?
Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. P-34/BC/2007 tentang Tata laksana Registrasi Importir, importir yang belum mendapatkan Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) dapat dilayani pemenuhan kewajiban kepabeanannya untuk 1 (satu) kali pemberitahuan pabean imor setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor pabean. Setelah mendapatkan persetujuan dari kepala kantor pabean., prosedur pengeluaran barang impor dilakukan dengan mengajukan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan barang yang akan diimpor.

19. Apakah pelayanan segera (Rush Handling) itu?
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 148/PMK.04/2007, Pelayanan Segera (Rush Handling) adalah pelayanan kepabeanan yang diberikan atas barang impor tertentu yang karena karakteristiknya memerlukan pelayanan segera untuk dikeluarkan dari kawasan pabean.

20. Barang tertentu apa saja yang dapat diberikan fasilitas Rush Handling?
Pelayanan segera dapat diberikan atas permohonan importir terhadap barang impor berupa:
a. Organ tubuh manusia antara lain ginjal, kornea mata atau darah;
b. Jenazah dan abu jenazah;
c. Barang yang dapat merusak lingkungan antara lain bahan yang mengandung radiasi;
d. Binatang hidup;
e. Tumbuhan hidup;
f. Surat kabar dan majalah yang peka waktu;
g. Dokumen (surat); dan/atau
h. Barang lain karena karakteristiknya perlu mendapatkan pelayanan segera (rush handling) setelah mendapat izin kepala kantor pabean.

21. Bagaimana prosedur pengeluaran barang impor menggunakan fasilitas Rush Handling?
Prosedur Pelayanan Segera (Rush Handling) adalah sebagai berikut:
• Untuk mendapatkan pelayanan segera (rush handling) atas barang sebagaimana dimaksud di atas, pemohon (importir) mengajukan dokumen pelengkap pabean dan jaminan sebesar bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor kepada pejabat bea dan cukai yang mengelola fasilitas/jaminan
• Barang Impor pelayanan segera (rush handling) dapat dikeluarkan dari kawasan pabean sebelum diajukan pemberitahuan pabean impor (PIB/PIBK). Dengan ketentuan telah menyerahkan dokumen pelengkap pabean dan jaminan sebesar bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor yang terutang.
• Impor wajib menyerahkan pemberitahuan pabean impor (PIB) dan melunasi bea masuk, dan/atau cukai serta pajak dalam rangka impor dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak barang impor dikeluarkan.

22. Bagaimana prosedur impor kantung plastik (kemasan) yang akan diekspor lagi setelah diisi dengan barang (arang)?
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 140/PMK.04/2007 tentang impor sementara, kemasan yangb digunakan untuk pengangkutan barang impor atau ekspor secara berulang-ulang termasuk kriteria barang impor sementara yang diberikan pembebasan bea masuk. Untuk mendapatkan fasilitas impor sementara atas impor kemasan tersebut, pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala KPPBC di pelabuhan pemasukan, dengan menyebutkan:
– Rincian jenis, jumlah, spesifikasi, identitas dan perkiraan nilai pabean barang impor sementara;
– Pelabuhan tempat pemasukan barang impor sementara;
– Tujuan penggunaan brang impor sementara;
– Lokasi penggunaan barang impor sementara; dan
– Jangka waktu impor sementara;
Serta dilampiri dengan:
– Dokumen pendukung yang menerangkan bahwa barang tersebut akan diekspor kembali;
– Dokumen identitas pemohon seperti NPWP, surat izin usaha dan API/APIT.
Setelah mendapatkan izin impor sementara, proses pengeluaran barang dilakukan dengan mengajukan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan mempertaruhkan jaminan sebesar bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang atas barang impor sementara tersebut serta dilakukan pemeriksaan fisik. Jaminan akan dikembalikan setelh barang impor sementara dimaksud selesai direekspor dalam batas waktu yang ditetapkan dalam izin impor sementara.