Hasil Customs Visits Customers

 

1.     IT Inventory dan CCTV yang wajib dilaksanakan per Oktober 2014!

“Sesuai dengan Surat Direktur Fasilitas Kepabeanan nomor S-181/BC/2014 tanggal 26 Maret 2014 apabila pendayagunaan IT Inventory sampai dengan batas waktu 1 Oktober 2014 tidak dipenuhi, terhadap izin Kawasan Berikat yang bersangkutan dibekukan”

 

2.     Penimbunan barang di gudang importir apabila dalam satu kontainer terdapat dua dokumen BC 2.0 dan BC 2.3!

“Terhadap kontainer tersebut importir bisa mengajukan permohonan penimbunan barang di gudang importir (BCF 2.6A)”

 

 3.     Penolakan permohonan perusakan barang jadi garment, dikarenakan barang jadi tersebut tidak boleh beredar bebas di pasar. Alasan penolakan dikarenakan hasil produksi garment tidak termasuk ke dalam kriteria pemusnahan dan perusakan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-57/BC/2011!

“Sesuai dengan hasil rapat Seksi PLI dengan Seksi Penimbunan, Kepala Seksi Penimbunan sepakat bahwa untuk hasil produksi garment tidak termasuk ke dalam kriteria Bagian Pemusnahan dikarenakan masih mempunyai nilai ekonomis dan dapat dipindahtangankan. Tidak termasuk ke dalam kriteria Bagian Perusakan juga dikarenakan sifat dan bentuk hasil produksi garment masih bisa dimusnahkan (PER-57/BC/2011)”

 

4.     Janji layanan proses pengurusan dokumen perizinan yang tidak jelas dan apabila ada pengembalian berkas dikarenakan kekuranglengkapan dokumen yang membutuhkan waktu berhari-hari!

“Telah dilakukan rapat koordinasi antara Seksi PLI dengan Seksi Penimbunan dikarenakan banyaknya keluhan mengenai penyelesaian dokumen perizinan yang membutuhkan waktu lama. Bahwa untuk proses perizinan terlebih dahulu dilakukan penelitian kelengkapan dokumen oleh staf frontdesk. Janji layanan terhitung sejak berkas diterima oleh staf penimbunan dalam keadaan lengkap”

 

5.     Proses sistem insw yang begitu lambat, sehingga menimbulkan biaya overtime!

“Untuk pelayanan ekspor telah diajukan rekomendasi penyusunan SOP Ekspor Manual dalam keadaan force majeur (lebih dari 4 jam)”

 

6.     Pada saat dokumen belum terupload dalam sistem dan Kami membawa hardcopynya, apakah petugas Analyzing Point dapat langsung memutuskan dokumen!

“Proses penelitian aturan larangan dan pembatasaan melalui portal INSW. Saudara bisa menanyakan kepada instansi penerbit apakah sudah diupload ke INSW. Petugas Analyzing Point dapat memutuskan apabila izin dari instansi teknis terkait sudah terupload di INSW”

 

7.     Modul IT Inventory yang disediakan EDI maksimal 15 digit kode barang sedangkan pada perusahaan kode barang lebih dari itu, bagaimana solusinya!

“Bisa disampaikan ke PT EDI untuk kebutuhan IT Inventory perusahaan anda”

 

8.     Pada skep izin perpanjangan PDKB tidak tercantum masa berlaku!

“Untuk Skep perpanjangan izin PDKB yang tidak mempunyai batas berlakunya dianggap tetap berlaku sampai ada koreksi atas Skep yang telah dikeluarkan”

 

9.     Apabila hingga Oktober 2014 belum lengkap seluruh data IT Inventory bagaimana!

“Proses migrasi bisa bertahap. Yang perlu ditekankan untuk pendayagunaan IT Inventory per 1 Oktober 2014 sudah wajib diberlakukan”

 

10.     Adanya keterlambatan respon SPPB dari Bea dan Cukai, karena permasalahan sistem online!

“Permasalahan ini telah disampaikan oleh PDAD ke KP DJBC dan diinformasikan bahwa untuk sistem dalam kondisi perawatan/perbaikan (maintenance)”

 

11.     Untuk IT Inventory/ pencatatan barang masuk!

“Sesuai pencatatan secara real time yang dilakukan oleh perusahaan (pencatatan yang diakui secara akuntansi oleh perusahaan)”

 

12.     Program IT Inventory, untuk online tidak harus akses lewat Web, bagaimana kalau tidak berbasis Web/ teamviewer!

“Secara prinsip tidak harus, tetapi untuk diakses dari kantor lebih mudah dengan Web dan kalau menggunakan teamviewer kemungkinan beresiko”

 

13.     Laporan 4 (empat) bulanan sedangkan untuk item barang banyak!

“Harus dipersiapkan oleh stakeholder”

 

14.     SSPCP November ternyata dicancel dan untuk bulan desember dipakai buat pengeluaran barang tetapi secara sistem di bea dan cukai tidak bisa, Pembayaran PPN dan PPH menjadi dua kali, SSPCP dipindahbukukan tetapi bea dan cukai tidak bisa secara sistem, PIB sudah dibatalkan, restitusi tidak bisa!

“Terhadap SSPCP untuk BC 2.5 yang dibatalkan dapat diajukan restitusi. Untuk BM diajukan kepada Seksi Perbendaharaan. Untuk PPN dan PPh ajukan ke kantor pajak. Dasar restitusi surat persetujuan pembatalan BC 2.5”

 

15.     Permohonan ijin untuk spare part mesin agak lama dalam keadaan darurat, apa bisa permohonan ijin diajukan dalam sekali untuk pemasukan spare part dalam jangka waktu tertentu!

“Sudah ada janji layanan untuk perizinan pemasukan spare part mesin. Pemasukan spare part setelah izin pemasukan disetujui”

 

16.     Permohonan untuk perpanjangan ijin kawasan berikat!

“Selama pengusaha kawasan berikat sudah memenuhi persyaratan  maka perpanjangan untuk kawasan berikat akan diberikan”

 

17.     IT Inventory dan CCTV!

“Sesuai dengan Surat Direktur Fasilitas Kepabeanan nomor S-181/BC/2014 tanggal 26 Maret 2014 apabila pendayagunaan IT Inventory sampai dengan batas waktu 1 Oktober 2014 tidak dipenuhi terhadap izin Kawasan Berikat yang bersangkutan dibekukan”

 

18.     Apa Bea dan Cukai bisa memberikan masukan tentang provider IT Inventory yang paling baik digunakan!

“Bea Cukai tidak berwenang untuk menunjuk provider IT Inventory kepada stakeholder”

 

19.     Untuk barang-barang discontinue bagaimana, kalau dimusnahkan tidak bisa karena harus ada izin pembakaran!

“Untuk bahan baku setelah ditanyakan kepada penanya diketahui bahwa bahan baku berasal dari DPIL sehingga tidak masalah bagi pengusaha mau dimusnahkan atau

dikeluarkan dari kawasan berikat dan diberitahukan kepada petugas bea dan cukai”

 

20.     Tentang perijinan, apabila ada yang kurang persyaratannya bagaimana? Adakah toleransi?

“Di staf front desk telah disediakan check list untuk pengajuan permohonan perizinan. Saudara dapat menggandakan untuk keperluan pengajuan izin. Karena proses penelitian kelengkapan dokumen dilakukan di awal, apabila berkas tidak lengkap maka berkas tersebut ditolak”

 

21.     Laporan 4 (empat) bulanan sedangkan untuk item barang banyak!

“Harus dipersiapkan oleh stakeholder (pengusaha kawasan berikat)”

 

22.     Permohonan sudah lama diajukan, tapi penolakan baru diberikan. Kalau bisa kekurangan persyaratannya dikirim lewat e-mail/internet agar pengguna jasa mudah melengkapi persyaratan yang diperlukan!

“Untuk pengguna jasa yang lokasinya jauh, dapat mengirimkan persyaratan yang kurang ke Seksi PLI dan nanti akan dibantu didistribusikan ke Seksi terkait. Silahkan cantumkan Contact Person, No Telp dan e-mail jelas yang dapat dihubungi”

 

23.     Dapatkah DJBC memfasilitasi terkait vendor secara cuma-cuma?

“Kami tidak bisa memutuskan. Karena secara institusi terkait keluarnya aplikasi atau apapun itu berada dibawah kewenangan Direktorat IKC. Silahkan Anda dapat mengajukan usul kepada direktorat IKC di Kantor Pusat Bea Cukai”

 

24.     Dimana saja titik-titik kami harus memasang CCTV? Maksimal berapa buah?

“Sesuai dengan PER-57/BC/2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-35/BC/2013 bahwa untuk pemasangan CCTV tidak diatur untuk kuantitasnya. Kriteria CCTV ditekankan yang dapat memberikan gambaran mengenai pemasukan dan pengeluaran barang”

 

25.     Terkait pengurusan permohonan ijin, pasti dikuasakan oleh pemilik perusahaan karena ia berada di Jakarta. Pertanyaannya apakah harus setiap bulan membuat surat kuasa? Biasanya kami menggunakan surat kuasa bermaterai, tanpa akta notaris/dibawahtangan!

“Untuk pengurusan perijinan menurut ketentuan memang harus direksi/pimpinan perusahaan. Disarankan untuk dilakukan perubahan pada API untuk dimasukkan ke dalam kuasa penandatanganan dokumen”

 

26.     Alamat kantor dan alamat kaber berbeda, bagaimana jika mau dirubah menjadi satu alamat? Mulainya dari mana?

“Untuk perizinan Bea dan Cukai yang perlu dilakukan perubahan yaitu NIK dan Skep Izin Kaber”

 

27.    Untuk pencacahan, apakah harus di cut off di akhir bulan atau bisa di pertengahan bulan?

“Untuk pencacahan, ketentuan hanya diatur 1 tahun sekali, tapi akan lebih baik jika dilakukan di akhir bulan”

 

28.     Bagaimana untuk perusahaan yang belum di audit terkait dengan perpanjangan ijin kaber? Bentuk lampirannya seperti apa? Karena perusahaan baru berjalan 2 tahun dan belum di audit!

“Bentuk lampirannya seperti surat pernyataan. Hanya berupa informasi untuk kantor pusat apakah perusahaan sudah di audit atau belum. Jika sudah, diteliti apakah ada kekurangan/tagihan yang belum dilunasi atau tidak. Jika ada tagihan, maka tidak akan diberikan ijin sebelum tagihan itu dilunasi. untuk yang belum di audit, maka jumlah tagihan NIHIL dan dapat diberikan ijin perpanjangan kaber”

 

29.     Bagaimana kalau tutup buku melewati tanggal 10 sehingga laporan 4 (empat) bulanan lewat dari tanggal 10!

“Secara aturan laporan paling lambat tanggal 10 tetapi kalau perusahaan dapat memberikan alasan-alasan yang logis yang bisa diterima oleh petugas Bea dan Cukai”

 

30.     Kenapa tidak dikuasakan kepada hanggar mengenai masalah perijinan sehingga tidak perlu harus ke kantor Bea dan Cukai terlebih dahulu!

“Kalau dilihat, untuk pemberian perijinan paling rendah itu diberikan oleh Kepala Kantor tetapi dalam pelaksanaannya guna mempermudah proses pelayanan maka telah didelegasikan kepada Kepala Seksi untuk melaksanakannya pemberian ijin sekitar 80% (delapan puluh persen). Jadi dalam hal ini permasalahan sebenarnya adalah jarak yang cukup jauh dari perusahaan ke KPPBC TMP Tanjung Emas”

 

31.     Kalau memang ada kendala nasional apa tidak ada solusinya sehingga proses ekspor tidak terhambat (respon SPPB terlambat)!

“Untuk pelayanan ekspor telah diajukan rekomendasi penyusunan SOP Ekspor Manual dalam keadaan force majeur (lebih dari 4 jam)”

 

32.     PKBE, apabila respon lama dan tidak diterima dimungkinkan tidak untuk diprint di kantor Bea dan Cukai!

“Untuk respon bisa Bea dan Cukai berikan berupa softcopy”

 

33.     PKBE pembetulan bisa secara PDE!

“Telah diatur di P-40/BC/2008 bahwa pembetulan PKBE dilakukan secara PDE. Dilakukan penelitian pada modul eksportir oleh Kepala Seksi PDAD”

 

34.     Permohonan izin subkon menunggunya terlalu lama!

“Sudah ada janji layanan untuk perizinan subkon yaitu 3 hari sejak dokumen diterima lengkap. Tanyakan kepada staf penimbunan apabila sudah waktunya respon permohonan terbit”

 

35.     Respon SPPB sudah ada tetapi data di kantor pemasukan belum ada sehingga di kantor tujuan harus merespon kembali ke kantor pemasukan!

“Disarankan untuk membuat BC.23 diharapkan pengusaha jangan membuat dokumen dengan copy all dan untuk dokumen yang sudah mendapatkan respon SPPB seharusnya di kantor tujuan tidak perlu lagi merespon ke kantor pemuatan karena sudah sentralisasi. Tetapi sebagai bahan untuk seksi terkait akan mencoba mencari tahu atas permasalahan yang terjadi”

 

36.     Untuk perpanjangan izin kawasan berikat bagi perusahaan yang tidak ada IT Inventory dan tidak ada kegiatan bagaimana!

“Penyelenggara kaber harus membuat pencatatan (IT Inventory yang terhubung dengan Bea dan Cukai) maka izin bisa diperpanjang”

 

37.     Barang impor yang masuk lartas tetapi menurut instansi terkait (Karantina) tidak memerlukan izin!

“Peraturan larangan dan pembatasan terintegrasi dalam satu portal INSW. Apabila dikecualikan lain untuk jenis barang tersebut dalam peraturan karantina maka petugas Analyzing Point akan release dokumen PIB Saudara”

 

38.     Data manifes via bandara untuk BC.23 lebih lama!

“Dalam hal ini kemungkinan permasalahan di agen/ sarana pengangkut yang belum mengupload manifes sehingga Bea dan Cukai tidak bisa mengakses data manifes yang bersangkutan dan kemungkinan kedua adalah profider yang digunakan oleh perusahaan”

 

39.     Barang contoh yang langsung dikirim oleh supplier melalui PJT, untuk pengajuan pembebasan PPN dan PPh apa bisa dilaksanakan setelah barang datang!

“Untuk pemasukan barang contoh dengan mendapat fasilitas penangguhan BM dan PDRI dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Kepala Kantor Pabean untuk persetujuan pemasukan barang contoh. Apabila belum ada persetujuan pemasukan barang contoh dapat di PIBK untuk barang contoh tersebut”

 

40.     Profiling dapat mempengaruhi pengajuan perpanjangan ijin kawasan berikat, apakah profil perusahaan kami bisa disampaikan (merah, kuning, hijau)!

“Profiling merupakan penilaian yang dibuat oleh Bea dan Cukai terhadap perusahaan-perusahaan yang berhubungan kepabeanan. Nilai ini tergantung dengan perusahaan sendiri, apakah perusahaan pernah melanggar aturan di bidang kepabeanan dan cukai atau penilaian yang lain yang dipersyaratkan untuk profiling”

 

41.     Kerahasiaan data perusahaan IT Inventory dan perlunya MoU untuk hal tersebut!

“Sudah jelas disebutkan dalam PER-35/BC/2013 bahwa hak akses Bea Cukai hanya sebatas membaca dan mengunduh laporan pemasukan barang, pengeluaran barang, WIP, mutasi barang (Pasal 26)”

 

42.     CCTV disediakan oleh pengusaha kawasan berikat atau bea cukai!

“Disebutkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-35/BC/2013 bahwa kewajiban pemasangan CCTV oleh Pengusaha Kawasan Berikat”

 

43.     Kesiapan IT inventory bisa diakses atau data update!

“kesiapan IT Inventory adalah berjalannya sistem dan jika belum update bisa melakukan adjustment”

 

44.     Permohonan ijin pemasukan barang modal yang kurang lampiran dan lamanya waktu respon!

“Permohonan akan dicek kembali dan dikonfirmasi pada seksi pelayanan terkait mengingat banyaknya permohonan yang masuk”

 

45.     Jumlah dan letak pemasangan CCTV!

“Sudah diatur dalam PER-57/BC/2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-35/BC/2013 untuk letak pemasangan CCTV termasuk juga untuk pintu tambahan khusus barang, orang dan ruangan petugas Bea dan Cukai”

 

46.     Pencantuman nilai CIF pada PEB!

“Dalam rangka penerapan penggunaan Term of Delivery CIF untuk pelaksanaan ekspor, nilai transaksi yang disampaikan dalam PEB harus dalam keadaan CIF. Nilai transaksi ekspor yang mengikat adalah nilai transaksi ekspor yang disepakati antara eksportir dengan pembeli di luar negeri. Apabila yang disepakati FOB maka nilai transaksi yang mengikat adalah FOB. Diisikan pada kolom cara penyerahan barang dalam formulir PEB”

 

47.     Permohonan Audit belum direspon!

“Proses pengajuan audit sewaktu-waktu atas permintaan si importir/eksportir berdasarkan skala prioritas (PER-9/BC/2012)”