Semarang (9/7/2018) – Bea Cukai Tanjung Emas laksanakan amanah pemerintah dalam pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan melaksanakan sosialisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual pada Senin, 9 Juli 2018 di Aula Kantor Bea Cukai Tanjung Emas.

Acara yang menghadirkan berbagai pengguna jasa meliputi eksportir, importir dan Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) ini dibuka oleh Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Emas Tjertja Karja Adil.

Kepala Seksi Perbendaharaan Isnu Irwantoro sebagai pembicara dalam sosialisasi ini menjelaskan bahwa sesuai dengan PP 20 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.04/2018, Bea Cukai berwenang untuk melakukan recordation (perekaman), penegahan, penangguhan sementara dan pemeriksaan fisik terhadap barang impor atau ekspor terhadap dugaan pelanggaran HKI berupa merek atau hak cipta yang telah didata pada sistem perekaman Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

“Pemasukan barang impor tiruan ini berdampak pada ekspor kita yang banyak di-suspend oleh negara lain. Jadi kita perlu mengendalikan pemasukan barang tiruan selain untuk melindungi produk asli juga untuk memperlancar ekspor ke negara lain,” tutur Isnu.

Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini, para importir dan eksportir dapat menghentikan praktik pemasukan dan pengeluaran barang yang melanggar HKI untuk melindungi para pencipta produk yang asli.