Semarang (6/3/2019) –  Penertiban Impor Berisiko Tinggi (PIBT) yang telah dilaksanakan 12 Juli 2017 silam telah berhasil dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Guna melanjutkan komitmen penertiban impor, Bea Cukai Tanjung Emas pada tahun 2019 ini tengah melaksanakan PIBT Jilid II.

Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Emas, Tjertja Karja Adil pada apel rutin Bulan Maret di Aula Kantor Bea Cukai Tanjung Emas, Kamis (6/3) menginstruksikan kepada para pegawai untuk siap melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

“Pada awal tahun 2019 kita sudah berkomitmen untuk melaksanakan PIBT Jilid II. Keberhasilan kita pada PIBT Jilid I harus kita lanjutkan agar kualitas pengawasan dan pelayanan kita tidak menurun,” ujar Tjertja.

Program penertiban impor berisiko tinggi merupakan program pemerintah yang harus didukung untuk menciptakan kondisi persaingan bisnis yang sehat dan adil, serta untuk menjamin dipenuhinya kewajiban keuangan negara atas barang yang diimpor.

Langkah-langkah untuk mengeliminasi impor risiko di antaranya adalah dengan memperbaiki peraturan yang telah ada, melakukan penegakan hukum, serta melakukan sinergi yang baik dengan berbagai instansi yang berhubungan dengan pengawasan barang impor.

Selain tiga langkah tersebut, langkah penting yang harus dilaksanakan adalah meningkatkan integritas aparat bea dan cukai. Untuk itu, pada kesempatan yang sama Tjertja juga mengatakan bahwa tahun 2020 mendatang Bea Cukai Tanjung Emas akan menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

“Saya minta kepada Seksi Kepatuhan Internal untuk memantau seluruh pegawai agar bekerja sesuai dengan Standard Operation Procedure (SOP) serta menghindari tindak pidana korupsi dan gratifikasi,” kata Tjertja.

Keempat langkah untuk menggalakkan PIBT Jilid II ini hendaknya dilakukan secara komprehensif untuk mendapatkan hasil yang optimal.