Semarang (24/9/2018) – Diberlakukannya Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan terkait Pengendalian Impor atau Ekspor Barang Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual memberikan tanggungjawab lebih kepada Bea Cukai. Agar siap menjalankan amanah ini, Kantor Bea Cukai Tanjung Emas melaksanakan Program Pembinaan dan Keterampilan Pegawai (PPKP), Senin (24/9).

Tugas mengendalikan impor atau ekspor barang hasil pelanggaran HKI ini bukan merupakan tugas baru bagi Bea Cukai. UU nomor 10/1995 j.o UU nomor 17/2006 tentang Kepabeanan telah mengaturnya. Namun diberlakukannya PP 20 Tahun 2017 dan PMK 40/PMK.04/2018 memberikan kewenangan lebih kepada Bea Cukai.

“PP 20 menjelaskan kewenangan Bea Cukai untuk melakukan judicial scheme berupa penangguhan sementara dan pemeriksaan fisik, sedangkan PMK 40 menjelaskan tentang ex-officio scheme berupa recordation, penegahan, penagguhan sementara dan pemeriksaan fisik,” terang Kepala Seksi Perbendaharaan Isnu Irwantoro.

Petugas Bea Cukai juga berhak melakukan penegahan berdasarkan kewenangan jabatan dan penangguhan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan.

Dengan berlakunya aturan baru terkait HKI ini diharapkan baik pelaku usaha maupun masyarakat dapat lebih mengapresiasi karya orisinil dan tidak melakukan plagiarisme.